syarat dan prosedur menjadi konsultan pajak

Syarat Menjadi Konsultan Pajak

Maraknya Konsultan Pajak yang berdiri di Indonesai disebabkan juga oleh tingginya jumlah Wajib Pajak baru yang masih awam mengenai Undang-Undang Perpajakan dan seluruh permasalahan yang ada di dalamnya.

Konsultan Pajak adalah

Konsultan Pajak sendiri bisa diartikan sebagai orang atau pihak ketiga eksternal yang memberikan jasa kosultasi perpajakan pada kliennya (di sini adalah Wajib Pajak) mengenai seluruh hak dan kewajibannya usai resmi menjadi WP baru yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Semua orang yang telah memenuhi syarat berkesempatan menjadi Konsultan Pajak dengan catatan bahwa:

1. Seorang WNI

Seorang Konsultan Pajak merupakan Warga Negara Indonesia yang memang sudah mengenal sistimatika dan kinerja peraturan dalam negeri ini.

2. Berdomisili di Indonesia

Seorang Konsultan Pajak juga harus berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia karena klien yang ia hadapi akan dihadapkan dengan peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Negara ini.

3. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan Pemerintah/negara/BUMN

Seorang Konsultan Pajak atau pihak ketiga eksternal tentunya bebas dari pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah atau negara karena ia harus independen dan tidak di bawah pengaruh oleh siapa pun, termauk negara sendiri.

4. Berkelakukan baik serta memiliki NPWP

Bagaimana seorang Wajib Pajak atau klien mempercayai Konsultan Pajak, sementara sang pemilik jasa tidak memiliki NPWP? Maka dari itu untuk menjadi Konultan Pajak seharusnya punya bukti keterangan kelakuan baik dan NPWP.

5. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar dalam Ditjen Pajak serta punya sertifikat resmi sebagai Konsultan Pajak

Tanda seorang Konsultan Pajak bahwa ia merupakan seseorang yang punya kredibilitas tinggi dan integritas memadai adalah tergabung dengan Asosiasi Konsultan Pajak serta punya sertifikat resmi, sehingga benar-benar sudah diakui secara risma.

Lagi pula kedua hal tersebut menandakan bahwa ia merupakan konsultan yang sudah terikat dengan berbagai orang berprofesi sama.

6. Dapatkan izin praktik

Setelah memiliki persyaratan pribadi, maka Wajib Pajak harus memiliki izin praktik jika hendak mendirikan Jasa Konsultan pajak.

Pastinya, izin tersebut telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak atau pejabat yang diberikan wewenang secara resmi.

Kalau sudah punya izin, masyarakat tidak akan meragukan kemampuan seorang Konsultan Pajak lagi karena legalitas akan menguntungkan bagi negara dan diri sendiri.

Untuk memperoleh izin remsi juga tidakla mudah, sebab harus diimbangi dengan berbagai usaha dan tekad kuat dari diri sendiri.

Pertama-tama, ajukanlah permohonan tertulis pada Ditjen Pajak disertai dokumen yang berisikan daftar riwayat hidup atau pengalaman kerja, fotokopi sertifikat Konsultan Pajak yang sudah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi, punya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 lembar, KTP yang sudah difotokopi, fotokopi NPWP, serta surat pernyataan kalau tidak terikat dengan pekerjaan pemerintah atau negara/BUMN.

7. Menunggu Izin Praktik

Tunggulah seluruh berkas disetujui dan mendapatkan izin praktik. Tenang saja, karena izin tersebut berlku di seluruh wilayah Indonesia dengan masa berlaku sampai pihak Ditjen Pajak mencabutnya.

Begitulah persyaratan menjadi Konsultan Pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perbanyaklah pengetahuan tentang pajak dan tidak tertinggal oleh berita ter-update supaya lebih mudah menghadapi klien yang punya permasalahan terkini.

Sebab, di zaman 2018 nantinya pasti akan banyak peristiwa pajak yang bisa dipelajari lebih dalam lagi oleh Konsultan Pajak, sehingga pembicaraan dengan klien bisa berjalan lancar tanpa ada miskomunikai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *