Jejak kerajaan kuno masih tampak pada batu prasasti, reruntuhan candi, dan nama tempat yang kita kenal hari ini. Namun, sejarah Nusantara tidak bergerak melalui satu pusat kekuasaan saja. Setiap kerajaan tumbuh dengan wilayah, sumber daya, dan cara memerintah yang berbeda.

Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Besar di Nusantara memperlihatkan perjalanan panjang dari kerajaan Hindu-Buddha awal, Mataram Kuno, Sriwijaya, Singhasari, hingga Majapahit. Perang dan pergantian raja memang penting, tetapi perdagangan, agama, teknologi pelayaran, pertanian, serta hubungan antarpulau juga menentukan arah sejarahnya.

Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Besar di Nusantara dari Masa ke Masa

Kemunculan kerajaan di Nusantara berkaitan erat dengan kondisi geografis. Sungai menyediakan air, jalur angkut, dan lahan pertanian. Sementara itu, pantai dan selat membuka hubungan dengan pedagang dari India, Tiongkok, serta wilayah Asia Tenggara lainnya.

Pengaruh Hindu dan Buddha dari Asia Selatan tidak diterima secara mentah. Penguasa lokal memilih, menyesuaikan, lalu memadukannya dengan kepercayaan dan kebiasaan setempat. Karena itu, bentuk kerajaan di Nusantara tidak pernah sama persis dengan kerajaan di India.

Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dan Tarumanegara di Jawa Barat sering ditempatkan sebagai bukti awal berkembangnya pemerintahan bercorak Hindu. Setelah fase awal itu, pusat kekuasaan bergerak ke berbagai daerah. Mataram Kuno tumbuh di Jawa, Sriwijaya menguat di Sumatra, lalu Singhasari dan Majapahit menjadi kekuatan besar di Jawa Timur.

Peta kekuasaan masa lalu juga tidak bisa disamakan dengan batas negara modern. Ada wilayah yang diperintah langsung dari pusat. Ada pula daerah bawahan yang memberi upeti, mengakui kedudukan raja, atau menjalin persekutuan demi kepentingan dagang dan keamanan.

Pengaruh sebuah kerajaan sering lebih terlihat pada jaringan pelabuhan, prasasti, dan hubungan politik daripada garis batas yang pasti di peta.

Kerajaan awal menunjukkan lahirnya pemerintahan dan budaya tertulis

Prasasti menjadi sumber penting untuk mengenal kerajaan awal karena naskah sejarah lengkap hampir tidak tersedia. Di Kutai, tujuh Prasasti Yupa memuat keterangan tentang Raja Mulawarman, putra Aswawarman. Yupa itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa.

Isi prasasti Kutai juga memperlihatkan hubungan raja dengan kaum brahmana. Mulawarman disebut memberi hadiah besar dalam upacara keagamaan. Tindakan semacam ini memperkuat legitimasi raja, karena kekuasaan politik terhubung dengan penghormatan agama.

Tarumanegara meninggalkan beberapa prasasti, termasuk Prasasti Ciaruteun yang memuat cap telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti Tugu memberi petunjuk tentang penggalian Sungai Candrabhaga dan Gomati. Pengelolaan air menunjukkan bahwa kekuasaan raja berkaitan dengan pertanian serta kehidupan warga.

Tradisi tulisan kemudian berkembang bersama pembangunan bangunan suci dan pusat permukiman. Sungai Mahakam, kawasan Jawa Barat, dan dataran subur di Jawa menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerajaan.

Mataram Kuno dan Sriwijaya tumbuh dengan kekuatan yang berbeda

Mataram Kuno berkembang di Jawa Tengah pada sekitar abad ke-8 hingga awal abad ke-11. Wilayahnya ditopang tanah vulkanik yang subur, sistem pertanian, serta kemampuan mengatur tenaga kerja. Dinasti Sailendra meninggalkan Borobudur, sedangkan lingkungan Dinasti Sanjaya berkaitan dengan pembangunan kompleks Prambanan.

Pusat kekuasaan Mataram kemudian bergeser ke Jawa Timur. Prasasti dan sumber sejarah mengaitkan perpindahan itu dengan masa Mpu Sindok pada abad ke-10. Penyebabnya masih diperdebatkan, karena bisa terkait tekanan politik, perubahan lingkungan, atau kebutuhan ekonomi.

Sriwijaya menunjukkan pola lain. Kerajaan ini bertumpu pada pelabuhan, sungai, dan jalur pelayaran. Jika Mataram Kuno banyak bergantung pada hasil bumi dan pengelolaan pedalaman, Sriwijaya memperoleh kekuatan dari kemampuan menghubungkan kapal, pedagang, serta pelabuhan di kawasan barat Nusantara.

Sriwijaya, Kerajaan Maritim yang Menguasai Jalur Perdagangan

Sriwijaya muncul sebagai kekuatan penting di sekitar Palembang dan aliran Sungai Musi. Lokasi ini dekat dengan jalur pelayaran yang menghubungkan Selat Malaka, Laut Jawa, Samudra Hindia, dan Laut Tiongkok Selatan.

Prasasti Kedukan Bukit bertarikh 682 M menyebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa dan perjalanan suci, atau siddhayatra. Sementara itu, Prasasti Kota Kapur dari 686 M memuat kutukan bagi pihak yang melawan Sriwijaya. Kedua prasasti ini memberi bukti bahwa Sriwijaya telah membangun organisasi kekuasaan pada abad ke-7.

Namun, Sriwijaya tidak boleh dibayangkan sebagai negara modern dengan perbatasan yang tetap. Istilah kadatuan menggambarkan jaringan kekuasaan yang melibatkan datu, pelabuhan, dan kelompok lokal. Hubungan antardaerah bisa berubah sesuai kepentingan politik, perdagangan, dan kekuatan militer.

Karena itu, wilayah yang disebut dalam prasasti atau sumber asing tidak selalu berada di bawah kendali langsung pusat. Sebagian mungkin terikat melalui kesetiaan, upeti, persekutuan, atau pengawasan atas jalur laut.

Pelabuhan, selat, dan pendidikan menjadi dasar kejayaan Sriwijaya

Sejak sekitar abad ke-8 hingga ke-10, Sriwijaya berada pada posisi strategis dalam perdagangan Asia. Kapal dari India menuju Tiongkok, atau sebaliknya, membutuhkan tempat singgah untuk memperoleh air, makanan, perbaikan kapal, dan barang dagangan.

Pengaruh Sriwijaya menjangkau pelabuhan di Sumatra, Semenanjung Malaya, serta wilayah sekitarnya. Pengawasan terhadap jalur Selat Malaka memberi keuntungan ekonomi dan politik. Komoditas seperti kapur barus, emas, hasil hutan, dan rempah bergerak melalui jaringan tersebut.

Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran Buddha. Pendeta Tiongkok, Yijing, singgah dan belajar di Sriwijaya pada abad ke-7 sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Catatannya menyebut banyak pendeta Buddha berada di sana dan menganjurkan pelajar mempersiapkan diri di Sriwijaya.

Kekayaan perdagangan membantu kerajaan membangun armada dan menjalin diplomasi. Hubungan dengan penguasa lokal perlu dipelihara terus-menerus, sebab pelabuhan dapat berpindah kesetiaan ketika kondisi politik berubah.

Mengapa pengaruh Sriwijaya mulai melemah?

Kemunduran Sriwijaya berlangsung bertahap. Serangan Rajendra Chola dari India Selatan pada abad ke-11 melemahkan sejumlah pusat penting dalam jaringan Sriwijaya. Serangan itu bukan satu-satunya penyebab, tetapi dampaknya terasa pada stabilitas politik dan perdagangan.

Selain itu, persaingan antarpelabuhan semakin kuat. Perubahan jalur dagang dan tumbuhnya kekuatan baru di Sumatra serta Jawa mengurangi kemampuan Sriwijaya mengatur daerah jaringan. Ketika kesetiaan datu dan pelabuhan melemah, pusat kekuasaan ikut kehilangan pengaruh.

Sumber sejarah memberi penanggalan yang berbeda tentang akhir Sriwijaya. Sebagian menempatkan kemundurannya pada abad ke-13, sedangkan tahun 1377 sering muncul dalam pembahasan akhir pengaruh politiknya. Perbedaan itu menunjukkan bahwa sebuah kerajaan bisa melemah jauh sebelum benar-benar hilang dari catatan.

Majapahit Membangun Pusat Kekuasaan Terluas di Nusantara

Majapahit berdiri pada 1293 di tengah konflik akhir Kerajaan Singhasari. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol yang semula hendak menghukum Jawa karena Kertanegara menolak tunduk kepada Kubilai Khan. Setelah menjatuhkan Jayakatwang dengan bantuan Mongol, Raden Wijaya berbalik mengusir pasukan tersebut.

Pusat Majapahit berada di kawasan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tinggalan bata, kolam, saluran air, dan struktur permukiman di kawasan itu memberi gambaran tentang pusat kerajaan yang ramai dan terorganisasi.

Majapahit tumbuh setelah Singhasari melemah dan pengaruh Sriwijaya di barat Nusantara berkurang. Akan tetapi, kekuasaan Majapahit juga berbentuk jaringan. Ada daerah inti yang dekat dengan pusat kerajaan, daerah bawahan, serta wilayah yang terhubung melalui upeti dan hubungan politik.

Karena itu, peta Majapahit tidak sama dengan peta Indonesia saat ini. Sebutan banyak wilayah dalam sumber kerajaan menunjukkan cakupan hubungan dan klaim politik, bukan bukti bahwa seluruh wilayah tersebut dikelola langsung dari Trowulan.

Hayam Wuruk dan Gajah Mada membawa Majapahit ke masa puncak

Masa pemerintahan Hayam Wuruk, antara 1350 hingga 1389, sering dipandang sebagai puncak Majapahit. Mahapatih Gajah Mada memainkan peran besar dalam memperluas serta menjaga jaringan politik kerajaan.

Sumpah Palapa dikenal sebagai lambang cita-cita penyatuan wilayah-wilayah Nusantara di bawah pengaruh Majapahit. Akan tetapi, perluasan pengaruh tidak hanya terjadi lewat ekspedisi militer. Diplomasi, perkawinan politik, pengaturan pelabuhan, perdagangan, dan kerja sama dengan penguasa daerah juga berperan.

Nagarakretagama karya Mpu Prapanca, ditulis pada 1365, memuat gambaran perjalanan Hayam Wuruk, susunan pemerintahan, serta daftar daerah yang berhubungan dengan Majapahit. Naskah ini sangat berharga, tetapi tetap perlu dibaca kritis karena ditulis dari sudut pandang istana.

Kejayaan Majapahit juga tampak dalam sastra, seni, arsitektur, hukum, dan kehidupan keagamaan. Tradisi Siwa-Buddha berkembang dalam lingkungan kerajaan. Kemampuan mengatur pangan di Jawa Timur dan mengelola pelabuhan memperkuat basis ekonomi pusat kekuasaan.

Perselisihan internal mempercepat kemunduran Majapahit

Setelah Hayam Wuruk wafat, konflik perebutan takhta melemahkan Majapahit. Perang Paregreg, yang berlangsung antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi pada awal abad ke-15, menguras tenaga politik serta sumber daya kerajaan.

Hubungan dengan wilayah bawahan juga makin longgar. Pada saat yang sama, pelabuhan-pelabuhan pesisir berkembang dan kerajaan Islam mulai tumbuh sebagai kekuatan baru dalam perdagangan. Perubahan ini menggeser pusat ekonomi yang sebelumnya terkait erat dengan jaringan Majapahit.

Tahun 1527 sering digunakan untuk menandai berakhirnya kekuasaan Majapahit. Namun, keruntuhannya tidak terjadi dalam satu hari. Tradisi politik, budaya, dan keagamaannya tetap hidup lebih lama di beberapa wilayah Jawa dan Bali.

Dari Sriwijaya hingga Majapahit, Apa yang Membuat Kerajaan Besar Bertahan?

Kerajaan besar bertahan karena mampu mengelola sumber daya dan hubungan antardaerah. Lokasi strategis memberi peluang, tetapi peluang itu tidak cukup tanpa kemampuan membangun pelabuhan, mengatur pangan, memelihara pasukan, dan menjaga kepercayaan penguasa lokal.

Sriwijaya kuat karena menguasai simpul perdagangan laut. Mataram Kuno bertumpu pada pertanian dan pengelolaan wilayah Jawa yang subur. Majapahit memadukan kekuatan agraris, perdagangan pelabuhan, serta jaringan politik yang luas.

Agama juga memberi dasar legitimasi. Raja membangun wibawa melalui upacara, pemberian tanah, bangunan suci, dan hubungan dengan kelompok keagamaan. Di sisi lain, diplomasi sering lebih efektif daripada perang untuk mempertahankan hubungan dengan daerah yang jauh.

Perbedaan pola kekuasaan agraris, maritim, dan teritorial

Mataram Kuno dapat dipahami sebagai kekuatan agraris karena kemajuannya terkait dengan pertanian dan pengelolaan pedalaman Jawa. Sriwijaya lebih dekat dengan pola maritim, sebab pelabuhan, sungai, armada, dan selat menjadi sumber kekuatannya.

Majapahit memiliki jaringan politik dan teritorial yang lebih luas. Meski begitu, pembagian ini hanya alat bantu. Sriwijaya tetap membutuhkan hasil bumi, Mataram Kuno tetap berhubungan dengan perdagangan, dan Majapahit tetap bergantung pada kerja sama penguasa lokal.

Kekuasaan di Nusantara selalu berubah karena jalur dagang berubah, lingkungan memengaruhi produksi, dan persaingan politik muncul di tempat baru. Itulah sebabnya pusat pengaruh dapat berpindah dari satu pulau ke pulau lain.

Warisan kerajaan Nusantara masih terlihat hingga sekarang

Warisan masa kerajaan dapat dilihat pada prasasti, candi, naskah, bahasa, seni, dan tata ruang. Borobudur serta Prambanan mengingatkan kita pada pencapaian budaya di lingkungan Mataram Kuno. Trowulan dan berbagai prasasti membantu kita memahami kehidupan Majapahit.

Namun, kisah kejayaan perlu dibaca dengan hati-hati. Prasasti dibuat untuk tujuan tertentu, naskah istana memiliki sudut pandang politik, dan legenda masyarakat dapat berkembang jauh dari sumber awalnya.

Membaca sumber secara kritis tidak mengurangi kebanggaan terhadap masa lalu. Sikap itu justru membuat Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Besar di Nusantara lebih mudah dipahami secara utuh.